Aktualika.com, JAKARTA – Sejumlah tokoh pemerintah, legislatif, dan insan olahraga menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas, sportivitas dan fairplay, serta kepatuhan terhadap aturan dalam proses pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta. Mereka berharap proses demokrasi di tubuh olahraga ibu kota dapat berlangsung jujur, transparan, dan bebas dari konflik.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas meminta agar tidak terjadi kegaduhan dalam proses pemilihan tersebut. Ia menekankan bahwa pemilihan Ketua Umum KONI DKI harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai sportivitas. Menurutnya, proses yang tertib dan damai akan mencerminkan kedewasaan berdemokrasi di lingkungan olahraga.
“Tolong nanti jangan ada ribut-ribut, siapapun nanti yang terpilih yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tentunya memang untuk kebaikan Jakarta,” ujar Gubernur DKI Pramono Anung beberapa waktu lalu.
Senada dengan itu, Staf Ahli Ketua Umum KONI Pusat, John Ismadi Lubis menegaskan bahwa pemilihan Ketua Umum KONI DKI memiliki posisi strategis sebagai barometer olahraga nasional. Ia mengingatkan bahwa jika pemilihan di DKI Jakarta berlangsung ricuh, hal tersebut berpotensi memicu gejolak serupa di daerah lain.
“DKI adalah contoh bagi daerah. Karena itu, prosesnya harus berjalan sesuai aturan dalam AD/ART KONI dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Dari unsur legislatif, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Subkhi, menekankan bahwa jabatan Ketua Umum KONI DKI merupakan amanah besar yang harus diraih dengan cara yang jujur dan bermartabat. Ia mengingatkan seluruh pihak agar berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, serta tidak menggunakan cara-cara licik atau trik tertentu untuk memenangkan kontestasi.
“Jangan ada trik-trik olahraga harus sprotif,” katanya.
Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman juga menegaskan bahwa proses pemilihan di KONI DKI Jakarta harus bebas dari praktik transaksional. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan fairplay, persatuan, serta kepentingan prestasi olahraga di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kita sudah habis waktu tenaga, masa harus juga pakai transaksional, sudah tidak jaman lagi begini-begini,” kata Marciano.
Menurut sumber cabang olahraga yang tidak mau disebutkan namanya, menyuarakan keprihatinannya terhadap potensi praktik-praktik yang dinilai dapat mencederai demokrasi olahraga. Ia meminta agar tidak ada upaya melegalkan kekuasaan untuk menjegal lawan atau memupuskan kesempatan putra-putra terbaik bangsa dalam memimpin KONI DKI Jakarta.
“Pemilihan ini harus benar-benar memberi ruang yang adil bagi semua kandidat. Kejadian tahun 2022 lalu jangan sampai terjadi lagi, dimana surat dukungan langsung dijadikan surat suara. Apalagi ada kabar bahwa surat dukungan sudah dikumpulkan untuk petahana sebelum TPP dibentuk. Ini Ilegal” ujar sumber tersebut.
Lebih lanjut dia mengatakan, sangat tidak terhormat kalo cara-cara ini dilanjutkan. Kalo tidak ingin ada kegaduhan dan masalah di kemudian hari, maka Kadispora DKI harus segera bertindak.
“Hentikan praktek curi start yang tidak sportif dan jauh dari fairplay tersebut,”katanya.
Dengan berbagai pernyataan tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa pemilihan Ketua Umum KONI DKI Jakarta harus menjadi contoh proses demokrasi yang bersih, damai, dan bermartabat, demi kemajuan olahraga DKI Jakarta dan nasional.(*)
