IDBANTEN.COM, Tangerang – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terjadi di sejumlah perusahaan di Kabupaten Tangerang.
Pada triwulan pertama tahun 2025 ini, diperkirakan sebanyak 3.000 pekerja di Kabupaten Tangerang terkena PHK.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang pun terus berupaya mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
Sebab, PHK massal itu akan berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Tangerang.
Salah satu solusi yang diberikan Pemkab Tangerang adalah membuka Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak-banyaknya.
Tujuannya adalah agar para pekerja korban PHK tersebut bisa memiliki keterampilan sehingga bisa membuka usaha sendiri.
“Solusi yang kami tawarkan ini untuk usaha-usaha mandiri. Kami juga buka banyak BLK. Jadi kami menawarkan beberapa pelatihan keterampilan. Itu kan bisa jadi servis AC, bengkel, potong rambut, make-up, terus menjahit,” kata Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, pada Senin (10/3/2025).
Pembukaan BLK ini, lanjut Wabup Intan, akan dijadikan solusi untuk memberikan pelatihan program wirausaha kepada para korban PHK, mulai dari pelatihan menjahit, mencukur, service elektronik, hingga pelatihan make-up.
Selanjutnya, para peserta BLK ini nantinya akan memiliki keahlian di bidang yang mereka inginkan, kemudian bisa membuka usaha rumahan.
“Enterpreneur sendiri. Kayak sekarang kan orang pada bikin kopi, menjahit aja orang pasti butuh kok. Penjahit itu orang pasti butuh, make-up aja orang pasti butuh. Ya kan anak perpisahan, wisuda, pernikahan dan lain-lain,” tuturnya.
Selain itu, dengan keahlian atau keterampilan yang sudah mereka miliki, para korban PHK itu juga bisa masuk ke industri atau tempat kerja lain.
“Itu bisa dijadikan modal ke industri-industri yang bisa menampung mereka,” pungkas Intan Nurul.
Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono, menambahkan bahwa pasca Pandemi COVID-19, PHK besar-besaran masih terus menghantam Industri padat karya di Kabupaten Tangerang.
“Itu memang dampak secara global. Memang tidak seimbang antara produksi dan permintaan. Kalau tidak seimbang, mau tidak mau perusahaan akan melakukan efisiensi. Itu yang dilakukan dan pasti akan terjadi,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Rudi, Pemkab Tangerang akan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM dan pemanfaatan konsumsi dalam negeri.
“Posisinya sekarang kan karena ekonomi di luar negeri juga kurang baik. Karena itu kita dorong perkuatan UMKM, karena penduduk kita besar dan produk-produk UMKM supaya diminati,” katanya.
Rudi Hartono menegaskan, tidak bisa berbuat banyak jika terkait dengan order luar negeri. “Apalagi perusahaan padat karya itu orientasinya ekspor,” tuturnya.
Rudi menegaskan, Pemkab Tangerang akan terus berupaya menyiapkan pelatihan-pelatihan kerja. “Bulan ini kita buka BLK di Kosambi,” ungkapnya.
Terkait hak-hak pekerja yang terkena PHK, Disnaker Kabupaten Tangerang akan mengusahakan agar dipenuhi oleh perusahaan.
“Terkait pemenuhan hak-hak pekerja, apakah itu pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, itu kita usahakan supaya terpenuhi,” katanya.
Rudi mengungkapkan, pada triwulan pertama 2025 ini, sebanyak 3.000 pekerja di Kabupaten Tangerang yang terkena PHK. Kebanyakan di sektor industri tekstil.
“Tahun 2025 ada kurang lebih 3.000-an yang kena PHK. Paling banyak dari PT Victory Cingluh Indonesia,” kata Rudi.
Rudi menegaskan kondisi tersebut berbeda dengan apa yang terjadi pada PT Mayora Indah TBK, yang sempat viral usai melakukan PHK terhadap pekerjanya.
“Mayora beda, karena itu habis kontrak. Itu ada 200-an yang di-PHK. Kalau PT Victroy Cingluh ini karena order dari luar negeri turun drastis,” ungkapnya. (*)
