IDBANTEN.COM, Jakarta – Hingga Mei 2024, realisasi pemberian akses kelola perhutanan sosial baru mencapai 52% dari target nasional yang ditentukan (12,7 juta ha).
Hal itu diungkapkan Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Gunawan Eko Movianto, saat membuka rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka penguatan kelembagaan perhutanan sosial, di The Acacia Hotel & Resort, Jakarta Pusat.
“Dengan capaian luas 6.641.131 hektare untuk 1.314.275 penerima SK Perhutanan Sosial, dengan total 13.460 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Sumber: Go KUPS), sehingga masih diperlukan upaya kerja keras untuk mencapai target nasional tersebut,” katanya, Selasa (25/6/2024).
Sementara itu, Analisis Ketahanan Pangan Madya Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Tono, menyampaikan tantangan pemenuhan kebutuhan pangan antara lain; total alih fungsi lahan subur, luas tanam dan produksi padi menurun, SDM petani terus menurun, pangan tergantung impor, jumlah konsumsi pangan meningkat, serta diversifikasi pangan berjalan lambat.
“Perhutanan sosial sebagai salah satu alternatif untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu melalui ekstensifikasi pemanfaatan perhutanan sosial, perhutanan sosial untuk sumber penyediaan pakan ternak, dan perhutanan sosial untuk diversifikasi pangan,” tandasnya.
Selanjutnya, berkaitan dengan dengan NTE Pehutanan Sosial, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian LHK, Catur Endah Prasetiani menyampaikan target NTE KUPS pada 2024 sebesar 1,5 triliun rupiah dan capaian NTE KUPS hinggga Mei 2024 sebesar 91,3 miliar rupiah (6,08%) dari 69 KUPS.
“Dengan capaian ini, diperlukan strategi untuk meningkatkan NTE antara lain dengan meningkatkan kapasitas pendamping dan kolaborasi antarpemerintah daerah dan pihak yang terkait dalam menghimpun pendataan NTE,” jelasnya.
Pakar Perencanaan Pembangunan, Royadi menjelaskan untuk mendukung kebijakan perhutanan sosial agar dapat dilaksanakan sampai tingkat tapak, perlu mengintegrasikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).
“Jika kegiatan perhutanan sosial sudah masuk kedalam RKPD provinsi/kabupaten/kota maka RKPDes di tingkat desa akan mengacu pada dokumen perencanaan yang ada di atasnya,” terangnya. (riz/rls)
